Jelang Pemilu 2024, KASN Perkuat Pengawasan Netralitas ASN

 Jakarta - Pendamping KASN Pemantauan Sektor Implementasi Nilai Dasar, Code Etik dan Code Sikap ASN, dan Netralitas ASN, Iip Ilham Firman menjelaskan, pelanggaran netralitas ASN diprediksikan akan bertambah saat Pemilu 2024.  King88bet

Iip memaparkan, Komisi Aparat Sipil Negara (KASN) sudah terima 122 aduan berkaitan netralitas ASN di beberapa wilayah di Indonesia pada pra kampanye saja.

Dan, Pada 2020-2022, KASN terima 2.073 aduan dan 1.605 salah satunya (77,5%) bisa dibuktikan menyalahi dan dijatuhkan ancaman.  king88bet login alternatif

Dari jumlahnya itu, 1.420 ASN (88,5%) telah dilakukan tindakan Petinggi Pembimbing Kepegawaian (PPK) dengan penjatuhan ancaman.

"KASN banyak terima aduan berkaitan netralitas ASN dari Bawaslu. Sudah pasti angkanya akan menjalar naik dan pucuknya umumnya saat pada periode kampanye," kata Iip dalam info tercatat, Sabtu (23/9/2023).  Jelang Pemilu 2024, KASN Perkuat Pengawasan Netralitas ASN

Iip menjelaskan 5 kementerian dan instansi yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, Tubuh Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparat Sipil Negara (KASN) dan Tubuh Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah memutuskan keputusan bersama untuk pembimbingan dan pemantauan ASN hadapi Pemilu 2024.

Karena itu, KASN bekerja sama dengan kementerian dan instansi siap memantau semua ASN yang lakukan pelanggaran kaidah dan undang-undang.

Menurutnya, pelanggaran netralitas pada Pemilu 2024 kemungkinan akan tinggi karena jumlah kontestasi demokrasi tahun 2024 tinggi hingga birokrasi akan terserang eksesnya," tutur ia.

"Pada kondisi ASN belum bisa melakukan netralitas secara stabil karena interferensi politik, pemantauan oleh sebuah instansi mandiri seperti KASN sangat penting supaya pastikan punishment jalan adil dan tidak pilih kasih," ungkapkan Iip.

Dalam pada itu, Pemerhati Politik Kampus Nasional Irfan Fauzi Arief menjelaskan netralitas ASN dalam Pemilu ditata dalam UU No. lima tahun 2014. ASN dilarang lakukan politik ringkas dan memihak ke siapa saja.

"Tetapi ASN terkadang masalah. Satu segi sebagai birokrasi ia ialah pelayan masyarakat, di lain sisi ASN ada pada sebuah susunan di mana elemen pimpinannya ialah beberapa orang parpol. Realita tersebut yang membuat seorang ASN masalah," tutur Irfan.

Berdasar survey yang sudah dilakukan KASN pada wilayah yang lakukan Pemilihan kepala daerah serempak 2020, ketidaknetralan ASN karena terjadi diplomatisasi ASN oleh kepala wilayah atau calon kepala wilayah.

Disamping itu, banyak ASN yang bermain politik ringkas karena lakukan jalan pintas untuk capai karier atau kedudukan yang diharapkan.

Karenanya, KASN di tahun 2023 ini sudah menyuratkan lembaga berkaitan supaya lakukan pembimbingan pada kepala wilayah yang lakukan diplomatisasi ASN.